Sebuah keributan yang terjadi di kawasan Serang, Banten, membuka tabir praktik pengelolaan parkir liar oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas) ternama, Pemuda Pancasila (PP). Dari hasil investigasi dan laporan yang masuk ke pemerintah daerah, ormas tersebut diduga berhasil mengumpulkan dana hingga Rp7 miliar hanya dari pengelolaan parkir di kawasan tertentu.
Awalnya, warga dan pedagang memprotes besarnya tarif parkir yang dianggap tidak masuk akal. Keributan pun medusa88 pecah saat beberapa anggota ormas terlibat adu argumen dengan petugas yang mencoba menertibkan lahan parkir. Peristiwa itu memicu perhatian publik dan mendorong aparat untuk turun tangan menyelidiki lebih lanjut.
Pemerintah daerah langsung menurunkan tim gabungan untuk menelusuri aliran dana dan legalitas pengelolaan parkir. Hasil sementara menunjukkan bahwa tidak ada dasar hukum yang sah bagi ormas tersebut untuk mengelola dan memungut tarif parkir di lokasi tersebut.
Wakil Wali Kota Serang menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas. “Kami tidak akan membiarkan pihak mana pun mengambil keuntungan dari fasilitas publik tanpa izin resmi. Ini menyangkut ketertiban dan hak masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, aparat kepolisian juga mulai mengumpulkan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar. Jika terbukti bersalah, pihak ormas bisa dikenakan sanksi pidana dan dilarang terlibat dalam aktivitas serupa.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana organisasi tertentu bisa menyalahgunakan posisi sosial untuk meraup keuntungan besar. Pemerintah dan masyarakat kini menanti langkah hukum yang transparan dan tegas demi menciptakan keadilan di ruang publik.